Bayi Tujuh Bulan Menderita Gizi Buruk

Seorang bayi di Lamongan yang masih berusia tujuh bulan, menderita gizi buruk. Saat ini bayi yang sempat didiagnosa mengidap penyakit paru-paru ini, hanya bisa terbaring tak berdaya di rumah sakit dokter sugiri lamongan.

Muhammad Zakarsih, bayi yang baru berusia tujuh bulan ini anak bungsu dari lima bersaudara. Warga desa Bulu Tratai kecamatan Babat ini, sejak empat hari terakhir menghuni ruang anak di rumah sakit dokter Sugiri Lamongan.

Menurut dokter, Zakarsih sempat didiagnosa mengidap penyakit paru-paru. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim dokter rumah sakit dokter Sugiri Lamongan menyatakan Zarkasih menderita gizi buruk.

Kondisi Zakarsih saat ini sangat memprihatinkan, selain mengidap kelainan pada mata, pernafasan zarkasih juga tidak normal.

Siswati, ibu penderita gizi buruk ini mengatakan, sejak dua bulan terakhir, anaknya sudah empat kali opname di rumah sakit yang sama.

Dokter Su'udi, humas rumah sakit dokter Sugiri Lamongan membenarkan jika pasien dari desa Bulu Tratai kecamatan Babat ini menderita gizi buruk.

Saat ini tim dokter dari rumah sakit pemerintah tersebut sedang melakukan usaha untuk mengembalikan kondisi pasien. Mengenai biaya perawatan, Su’udi menyatakan, rumah sakit dokter Sugiri akan menanggung semua biaya perawatan hingga penderita gizi buruk ini sembuh.

Cukur Gundul Pertanda dapat Kursi DPRD

Meski secara resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Lamongan belum mengumumkan jumlah perolehan suara, namun seorang caleg di Lamongan sudah optimis akan memperoleh kursi legislatif. Tim sukses caleg tersebut kemudian melakukan cukur gundul sebagai bentuk rasa syukur.


Sejumlah tim sukses Suwoto, caleg Partai Golkar dengan nomor urut satu ini, rabu siang melakukan cukur gundul di kantor Partai Golkar di jalan Lamongrejo.

Para simpatisan dan tim sukses ini melakukan cukur gundul meski KPU Lamongan, belum mengumumkan hasil akhir perhitungan suara pemilu legislatif pada sembilan april lalu.

Suwoto caleg yang bertarung di daerah pilihan satu ini mengaku sementara ia sudah memperoleh enam ribu lebih suara. Jumlah tersebut ia dapatkan dari rekapitulasi suara pemilu yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar di sejumlah tempat pemungutan suara di daerah pemilihan satu.

Perhitungan suara di Lamongan sendiri belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Hinggi hari ini, perhitungan suara baru sampai di tingkat kecamatan.

Kekeringan, Hektaran Padi Terancam Mati

Hujan yang tidak lagi turun sejak sebulan terakhir, menyebabkan hektaran tanaman padi di kecamatan Sarirejo dan kecamatan Tikung kabupaten Lamongan terancam mati. Para petani dipastikan rugi puluhan juta rupiah.


Daerah pertanian di kecamatan Sarirejo dan kecamatan Tikung, dikenal sebagai daerah yang hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi tanaman pertanian.

Sejak sebulan terakhir, hujan tidak lagi turun, akibatnya tanaman padi yang berumur satu bulan hingga sudah siap panen kini mengalami terancam mati akibat kekeringan.

Suradi salah seorang petani di desa Jatirejo kecamatan  Tikung, berencana akan menjadikan tanaman padinya sebagai pakan ternak jika dalam seminggu kedepan hujan tak lagi turun.

Sementara itu para petani di kecamatan Tikung terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk mengairi sawah. Mereka menyewa mesin pompa untuk mengambil air dari sungai. ongkos mesin pompa sebesar 20 ribu perjam. Satu hektar sawah rata-rata menhabiskan waktu lebih dari 20 jam perhari.

Daerah peranian tadah hujan di kecamatan Tikung dan kecamatan Sarirejo memang tidak efektif untuk menanam padi dua kali. Namun jika tidak di lakukan, petani akan rugi karena hasil polowijo nilainya lebih kecil dibandingkan padi.

Saksi Parpol Ngluruk KPU

Puluhan saksi dari berbagai partai politik, sabtu siang mendatangi kantor KPUD Lamongan. Mereka protes karena hingga saat ini, KPUD Lamongan belum menyediakan lembar rekapitulasi model d-a. Protes tersebut diwarnai ketegangan antara anggota KPUD Lamongan dengan para saksi. Bahkan seorang ketua partai politik dengan lantang menuding KPUD Lamongan tidak siap menggelar pemilu.

Saim, ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini, kabupaten Lamongan ini dengan lantang menuding KPUD Lamongan tidak siap menggelar pemilu. Ia bahkan menuding KPUD sengaja membiarkan lembar rekapitulasi tersebut tidak tersedia, agar proses rekapitulasi molor dan mudah bagi kelompok tertentu untuk melakukan kecurangan.

Saksi dari berbagai partai politik yang mendatangi KPUD Lamongan, menanyakan lembar rekapitulasi model d-a yang hingga kini belum tersedia, juga sempat bersitegang dengan beberapa anggota KPUD Lamongan.

Para saksi yang berasal dari kecamatan Turi ini menggelar protes menuntut agar KPUD Lamongan segera melengkapi kekurangan tersebut, sehingga rekapitulasi hasil pemilihan umum legislatif kamis lalu bisa segera dilaksakan.

Sementara itu mashuri, anggota KPUD Lamongan mengaku pihaknya telah melakukan kesalahan. Saat ini KPUD Lamongan tengah berusaha untuk melengkapi formulir tersebut. Ia menambahkan, kekurangan formulir model d-a tersebut tidak hanya di kecamatan Turi tapi di semua kecamatan di lamongan yang berjumlah 27 kecamatan.

Dipastikan dengan kekurangan formulir ini, proses rekapitulasi hasil pemilihan umum legislatif kamis lalu akan molor dari jadwal yang ditentukan.

85 Milyar Untuk Tanggulangi Kemiskinan

Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lamongan tahun ini diperkirakan akan mencapai bilangan Rp 85 milyar. Tahun lalu anggaran dari akumulasi berbagai program mulai PNPM, PUAP, PKH dan Paket P2KP ini mencapai Rp 61,8 milyar.

Peningkatan anggaran ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lamongan Ismunawan saat sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di Ruang Sabha Dyaksa Pemkab setempat, Rabu (8/4). Dikatakan Ismunawan, untuk PNPM Pedesaan pada tahun 2008 anggarannya sebesar Rp 17,5 milyar untuk 8 kecamatan. Sementara tahun ini naik menjadi Rp 30,8 milyar untuk 21 kecamatan.

Sedangkan PNPM Perkotaan, dikatkan Ismunawan juga akan mengalami kenaikan. Dari Rp 1,7 milyar untuk 8 desa dan kelurahan pada tahun 2008, naik menjadi Rp 5,6 milyar di 37 desa dan kelurahan pada tahun ini. “Selanjutnya untuk PNPM Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang sampai saat ini masih diverifikasi pemerintah pusat diperkirakan jumlahnya akan sama dengan tahun lalu. Yakni sejumlah Rp 3,5 milyar untuk 35 desa, “ papar dia.

Dilanjutkan Ismunawan, program penanggulangan kemiskinan lain yang juga akan mengalami peningkatan tahun ini adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Yakni dari Rp 2,5 milyar untuk 35 desa di tahun 2008 naik menjadi Rp 4 milyar untuk 38 desa di tahun ini. “Untuk Program Keluarga Harapan atau PKH tahun ini juga akan mengalami peningkatan sebanyak lima kecamatan. Yakni dari 17 kecamatan dengan anggaran sebesar Rp 36,6 milyar pada tahun lalu, naik menjadi 22 kecamatan. Untuk nilai anggarannya masih dalam proses verifikasi, “ ungkap dia.

Sementara Bupati Lamongan dalam sambutannya sampaikan bahwa adanya berbagai program penanggulangan kemiskinan itu tunjukkan pemerintah tidak tinggal diam dengan kondisi masyarakatnya. Dikatakan olehnya, meski kini sedang terjadi krisis global bukan berarti pemerintah melupakan kondisi masyarakatnya yang membutuhkan bantuan.

Dia juga ingatkan pada para pelaksana program tersebut agar melaksanakannya dengan hati-hati. “Karena ini adalah uang Negara, “ kata dia. “Manfaatkan dan laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya. Bicarakan dengan pihak desa dan kecamatan, (infrastruktur) mana saja yang perlu dibangun dengan program ini. Supaya harapan dari PNPM ini bisa terwujud, “ pesan dia pada sekitar 350 peserta yang hadir.

H-1 Pencontrengan, Atribut Kampanye Masih Marak

Kesadaran para caleg dan partai politik di Lamongan dalam menghormati masa tenang nampaknya masih rendah. Terbukti hingga h-1 pencontrengan, atribut partai politik maupun alat peraga kampanye caleg masih bertebaran di penjuru kota dan desa.

Baliho dengan ukuran lebih dari dua meter ini, masih berdiri tegak meski masa tenang memasuki hari kedua. Caleg maupun partai politik yang memasang baliho tersebut, tidak berusaha mentaati aturan yang telah ditetapkan komisi pemilihan umum.

Meski diberi kesempatan untuk menurunkannya, para caleg nampaknya enggan untuk menurunkannya hingga akhirnya ditertibka pihak yang berwenang.

Di lamongan, hampir semua partai politik tidak mengindahkan aturan untuk menurunkan atribut atau alat peraga kampanye di masa tenang. Rabu pagi, satuan polisi pamong praja kabupaten Lamongan yang melakukan penertiban mendapati ratusan spanduk, baliho serta bendera yang dipaku di pohon maupun yang berada di tempat-tempat umum.

Bahkan di beberapa posko calon legislatif dan posko partai politik, baliho besar masih dipampang dan belum di turunkan. Petugaspun tidak berwenang menurunkannya. Mereka hanya menghimbau pemiliknya agar segera menurunkan alat peraga yang berada di tempat strategis tersebut.

Caleg Cari Simpati dengan Air Ponari

Beragam cara dilakukan calon anggota legislatif untuk menarik simpati warga. Salah seorang caleg PDI Perjuangan asal Lamongan, memilih membagikan air dukun ponari gratis untuk merebut simpati warga.

Puluhan warga minggu sore Antri di depan rumah Suhandoyo, salah seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di desa deket agung kecamatan sugio. Mereka menunggu tempat minum mereka diisi dengan air yang didatangkan langsung dari jombang dan telah dicelupi batu ajaib dukun ponari.

Mendengar air ponari dibagikan gratis, warga kemudian datang hilir mudik. Mereka yang sudah lama ingin ke jombang untuk menemui dukun ponari akhirnya bisa dimudahkan dengan pembagian air ponari gratis ini.

Panitia menyiapkan satu tangki berisi 6000 liter air bersih. Air di tangki tersebut kemudian dicelupi batu ajaib dari dukun cilik ponari.

Sementara itu, Suhandoyo, caleg dari PDI Perjuangan ini mengaku hanya ingin memberi manfaat pada warga disekitarnya.

Meski pembagian air ponari ini berlebel gratis, amun warga tidak sepenuhnya gratis untuk mendapatkannya. Warga masih dianjurkan memberikan suaranya saat pilihan legislatif sembilan april mendatang kepada pemberi air ponari.

Delapan Kecamatan Belum Terima DPT

Sebanyak delapan kecamatan di Lamongan, hingga kini belum menerima salinan daftar pemilih tetap (DPT) yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemilu 2009 mendatang. Keterlambatan tersebut akibat rekanan KPU yang melakukan pencetakan DPT belum mengirimkan ke KPU.

Diantara delapan kecamatan yang belum menerima salinan DPT antara lain kecamatan Kedungpring, Kecamatan Babat dan kecamatan Solokuro.

Isnandar, salah seorang anggota KPUD Lamongan mengatakan, selain salinan DPT untuk 8 kecamatan tersebut, KPU Lamongan juga masih kekurangan salinan DPT untuk beberapa desa di 27 kecamatan yang ada di Lamongan.

Isnandar mengatakan, salinan DPT tersebut saat ini seharusnya sudah diterima oleh PPS di tingkat desa untuk kemudian divalidasi data pemilihnya.

Selain digunakan untuk validasi pemilih, lanjut Isnandar, DPT ini sebenarnya harus segera diumumkan di PPS untuk selanjutnya akan dipakai sebagai daftar pemilih sementara (DPS) pada pilpres mendatang.

Lebih jauh Isnandar menambahkan, selain belum adanya salinan DPT di delapan kecamatan tersebut, sampai saat ini KPU Lamongan juga masih kekurangan sejumlah logistik pemilu. Diantaranya kertas suara yang berjumlah 40 ribu dan beberapa formulir yang akan digunakan pada saat hari h pemungutan suara.