Kekeringan, Hektaran Padi Terancam Mati

Hujan yang tidak lagi turun sejak sebulan terakhir, menyebabkan hektaran tanaman padi di kecamatan Sarirejo dan kecamatan Tikung kabupaten Lamongan terancam mati. Para petani dipastikan rugi puluhan juta rupiah.


Daerah pertanian di kecamatan Sarirejo dan kecamatan Tikung, dikenal sebagai daerah yang hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi tanaman pertanian.

Sejak sebulan terakhir, hujan tidak lagi turun, akibatnya tanaman padi yang berumur satu bulan hingga sudah siap panen kini mengalami terancam mati akibat kekeringan.

Suradi salah seorang petani di desa Jatirejo kecamatan  Tikung, berencana akan menjadikan tanaman padinya sebagai pakan ternak jika dalam seminggu kedepan hujan tak lagi turun.

Sementara itu para petani di kecamatan Tikung terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk mengairi sawah. Mereka menyewa mesin pompa untuk mengambil air dari sungai. ongkos mesin pompa sebesar 20 ribu perjam. Satu hektar sawah rata-rata menhabiskan waktu lebih dari 20 jam perhari.

Daerah peranian tadah hujan di kecamatan Tikung dan kecamatan Sarirejo memang tidak efektif untuk menanam padi dua kali. Namun jika tidak di lakukan, petani akan rugi karena hasil polowijo nilainya lebih kecil dibandingkan padi.

Saksi Parpol Ngluruk KPU

Puluhan saksi dari berbagai partai politik, sabtu siang mendatangi kantor KPUD Lamongan. Mereka protes karena hingga saat ini, KPUD Lamongan belum menyediakan lembar rekapitulasi model d-a. Protes tersebut diwarnai ketegangan antara anggota KPUD Lamongan dengan para saksi. Bahkan seorang ketua partai politik dengan lantang menuding KPUD Lamongan tidak siap menggelar pemilu.

Saim, ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini, kabupaten Lamongan ini dengan lantang menuding KPUD Lamongan tidak siap menggelar pemilu. Ia bahkan menuding KPUD sengaja membiarkan lembar rekapitulasi tersebut tidak tersedia, agar proses rekapitulasi molor dan mudah bagi kelompok tertentu untuk melakukan kecurangan.

Saksi dari berbagai partai politik yang mendatangi KPUD Lamongan, menanyakan lembar rekapitulasi model d-a yang hingga kini belum tersedia, juga sempat bersitegang dengan beberapa anggota KPUD Lamongan.

Para saksi yang berasal dari kecamatan Turi ini menggelar protes menuntut agar KPUD Lamongan segera melengkapi kekurangan tersebut, sehingga rekapitulasi hasil pemilihan umum legislatif kamis lalu bisa segera dilaksakan.

Sementara itu mashuri, anggota KPUD Lamongan mengaku pihaknya telah melakukan kesalahan. Saat ini KPUD Lamongan tengah berusaha untuk melengkapi formulir tersebut. Ia menambahkan, kekurangan formulir model d-a tersebut tidak hanya di kecamatan Turi tapi di semua kecamatan di lamongan yang berjumlah 27 kecamatan.

Dipastikan dengan kekurangan formulir ini, proses rekapitulasi hasil pemilihan umum legislatif kamis lalu akan molor dari jadwal yang ditentukan.

85 Milyar Untuk Tanggulangi Kemiskinan

Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lamongan tahun ini diperkirakan akan mencapai bilangan Rp 85 milyar. Tahun lalu anggaran dari akumulasi berbagai program mulai PNPM, PUAP, PKH dan Paket P2KP ini mencapai Rp 61,8 milyar.

Peningkatan anggaran ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lamongan Ismunawan saat sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di Ruang Sabha Dyaksa Pemkab setempat, Rabu (8/4). Dikatakan Ismunawan, untuk PNPM Pedesaan pada tahun 2008 anggarannya sebesar Rp 17,5 milyar untuk 8 kecamatan. Sementara tahun ini naik menjadi Rp 30,8 milyar untuk 21 kecamatan.

Sedangkan PNPM Perkotaan, dikatkan Ismunawan juga akan mengalami kenaikan. Dari Rp 1,7 milyar untuk 8 desa dan kelurahan pada tahun 2008, naik menjadi Rp 5,6 milyar di 37 desa dan kelurahan pada tahun ini. “Selanjutnya untuk PNPM Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang sampai saat ini masih diverifikasi pemerintah pusat diperkirakan jumlahnya akan sama dengan tahun lalu. Yakni sejumlah Rp 3,5 milyar untuk 35 desa, “ papar dia.

Dilanjutkan Ismunawan, program penanggulangan kemiskinan lain yang juga akan mengalami peningkatan tahun ini adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Yakni dari Rp 2,5 milyar untuk 35 desa di tahun 2008 naik menjadi Rp 4 milyar untuk 38 desa di tahun ini. “Untuk Program Keluarga Harapan atau PKH tahun ini juga akan mengalami peningkatan sebanyak lima kecamatan. Yakni dari 17 kecamatan dengan anggaran sebesar Rp 36,6 milyar pada tahun lalu, naik menjadi 22 kecamatan. Untuk nilai anggarannya masih dalam proses verifikasi, “ ungkap dia.

Sementara Bupati Lamongan dalam sambutannya sampaikan bahwa adanya berbagai program penanggulangan kemiskinan itu tunjukkan pemerintah tidak tinggal diam dengan kondisi masyarakatnya. Dikatakan olehnya, meski kini sedang terjadi krisis global bukan berarti pemerintah melupakan kondisi masyarakatnya yang membutuhkan bantuan.

Dia juga ingatkan pada para pelaksana program tersebut agar melaksanakannya dengan hati-hati. “Karena ini adalah uang Negara, “ kata dia. “Manfaatkan dan laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya. Bicarakan dengan pihak desa dan kecamatan, (infrastruktur) mana saja yang perlu dibangun dengan program ini. Supaya harapan dari PNPM ini bisa terwujud, “ pesan dia pada sekitar 350 peserta yang hadir.